evaluasi pembangunan daerah. 2020 K E M E N T E R I A N P E R I N D U S T R I A N BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI J A K A R T A. evaluasi pembangunan daerah

Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan,. Evaluasi dimaksud bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemenuhan indikator kelembagaan yang menjadi prasyarat pelaksanaan. PP No 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Drs. Halaman ini telah diakses 60865 kali FILE-FILE PERATURAN. indikator kinerja pembangunan. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun. Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana. 17. a. EBT Tota l Ass e t EBT Tota l Ass e tPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan. 661. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Permendagri 86 Tahun 2017 dan Lampiran (PDF Download). Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah . Biaya Kontribusi Pelaksanaan Bimtek Untuk 1 Orang Peserta Evaluasi hasil Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan target kinerja sasaran, program, kegiatan Renja Tahun 2020 dan Perubahan Renja Tahun 2020 serta alokasi dan realisasi anggaran EVALUASI RKPD DAN LKPJ. 235 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi 883. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; b. Kepala Badan 2. id untuk. pelaksanaan pembangunan daerah melibatkan pemerintah daerah, badan hukum swasta, dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan daerah. 298 Dibaca. bappedalitbang@probolinggokota. Peraturan Menteri Dalam Negeri. ISBN: 978-623-342-132-4. kewenangan daerah. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan. kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 merupakan penjabaran dari basil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan mengacu Rencana. 3. 000. Di akhir periode Presiden Joko Widodo, saatnya melakukan evaluasi secara terbuka dan menyeluruh atas PSN karena berbagai konflik agraria yang ditimbulkannya. 2020 K E M E N T E R I A N P E R I N D U S T R I A N BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI J A K A R T A. Sebagaimana disebutkan di atas, pergeseran tata waktu dalam pengesahan. Jum’at. Tugas : Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pemantauan,evaluasi,da npelaporanpelaksanaant ugasdukunganteknisdibi dang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan22. Pasal 12 (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah: Struktural. 1) Pemerintah daerah pada tahun 2023 agar memulai Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Konsistensi Implementasi Regulasi. PP No. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Makalah Perencanaan Pembangunan Daerah. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Permendagri 86 Tahun 2017 dan Lampiran (PDF Download). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan. Jakarta - Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Direktorat PEPPD), Kementerian PPN/Bappenas setiap tahunnya melaksanakan kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) untuk menghasilkan rekomendasi perencanaan pembangunan periode selanjutnya. 5. Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2. Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi,. 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 02. 050 212. Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara. Laporan Evaluasi Hasil Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Education. Tugas dan Fungsi. Kedua, dalam perspektif konseptual, pemaknaan pembangunan juga sering disalahpahami hanya sebagai aktivitas pembangunan oleh Pemerintah saja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. untuk melihat apakah pe mbangunan daerah telah mencapai tujuan/s asaran yang . 900 23 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah Rp1. 598. Hal tersebut terjadi karena pemerintah belum menetapkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014, dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah belum membuat pedoman penyusunan dan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD yang selaras dengan RPJMN, RKP dan program. Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan - Download as a PDF or view online for free. Kata Kunci : Implementasi Pembangunan Daerah . Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Metro, 24 Juni 2008 DASAR-DASAR MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Drs. Berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 3. 6. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalahMateri • PP 8/2008-Permendagri 54/2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana • Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Visi Misi: Differentiation Brand (PDB) • Pembangunan Daerah • Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah • Perencanaan Pembangunan Daerah •. 825 75% 341. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas. Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/BAPPENAS Diskusi Awal Perencanaan Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik Jangka Panjang 2025-2045 dan Jangka Menengah 2025-2029 Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 2019 - 2020dan tujuan pembangunan daerah. ANALISIS JABATAN 1 NAMA JABATAN : Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 2 KODE JABATAN : 3 UNIT KERJA a JPT Madya : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir b JPT Pratama : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. CAPAIAN KINERJA Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang. T. 234 26. Salah satu aspek penting bagi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah terdapatnya badan atau satuan kerja yang baik serta adanya sistem informasi yang mendukung. Bahasa. Economy & Finance. Adapun proses Evaluasi Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. tugas-tugas di bibang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi. Berlaku. 30. Pasal 185. Minum dan Penyehatan Lingkungan. a. 2. 825 75% 294. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. 1. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bisa diunduh disini. pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan sosial, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, dan. EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH 2019 Agus Fanar Syukri1*, Wiwin Widiastuti2 1)Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi & Inovasi - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2)Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran. Fungsi : perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; kewenangan daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Ind onesia Tahun 1945; 2. Pasal 2 RPJMD ini disusun berdasarkan azas: a. PENDAHULUAN. pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah; b. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah. Nama : Dr. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: a. 4817); 4. Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Kegiatan ini menekankan pada evaluasi on-going pencapaian sasaran pengembangan wilayah RKP 2021 di 34 provinsi, identifikasi pelaksanaan kebijakan pendukung, serta identifikasi isu strategis daerah. 23. Pasal 185. Hanafi, Msi BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN (P2EPD) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor 30 Desember 2020 18 Desember 2020 18 Desember 2020 Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini. Kegiatan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota ini dimaksudkan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dengan mengidentifikasi. 452 25 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Rp1. 21 tambahan lembaran Negara RI No. Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD,. 19. SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. a. Teknokratis, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajianEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2018. 00 WIB. Bahasa Indonesia. 2017. 8. 02. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah P & E RPJPD P & E RPJMD P & E RKPD P & E RENSTRA P & E RENJA Realisasi APBD. BIMTEK INMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUNAN RPD & RENSTRA TAHUN 2023 & 2026. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sub Bagian Umum dan. 8. kemendesa. Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri 86 tahun 2017, Permendagri No 86 tahun 2017, Lampiran Permendagri 86 tahun 2017 PDF Download, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan. B. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 - 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,. 3K views • 45 slides Isu Monev di Indonesia Rusman R. U. (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Melakukan Pembinaan dalam pelaksanaan. Created Date:Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pernantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran APBD Tahun 2021 terhadap capaianPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2018 disusun sebagai berikut: • BAB I PENDAHULUANpelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan kedepan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan. Fokus kegiatan tersebut adalah evaluasi pencapaian pembangunan dan evaluasi tematik yaitu “Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. kemendagri. 5. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau. ” Permendagri No. 03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan DaerahDirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/BAPPENAS Diskusi Awal Perencanaan Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik Jangka Panjang 2025-2045 dan Jangka Menengah 2025-2029 Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 2019 - 2020. (0335) 427232. 939 . 2023 ini sesuai dengan Pasal 102 Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang ata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas. evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. U. , MM. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, evaluasi perencanaan pembangunan provinsi, evaluasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota, serta bertanggungjawab. tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Upaya ini dilakukan melalui identifikasi pencapaian bidang pembangunan, dengan mengenali kondisi dan permasalahan di daerah berdasarkan referensi. Dokumen ini dapat diunduh dalam format pdf dan menjadi acuan bagi penyusunan. 1. Daerah Pasal 276 (3) : “Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana. 800 75% 69,58 1. 24. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Agus Tri Haryono, ST. 360. Fokus evaluasi pembangunan daerah 2020 pada 34 provinsi adalah pada dua bahasan pokok. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembe ntukan Daerah -daerah Kabupaten D alam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Jenis Dokumen. Lihat: Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Re ncana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi. Apr. Bangda merupakan unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah,. PDF | On Jul 25, 2021, Iskandar Kato and others published Manajemen Pembangunan Daerah | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. E. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik. H. Mengenai hal tersebut, seluruh. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rencana Pembangunan Daerah; 13. Apabila penyelenggara Pemerintahan. 5. Jakarta – Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Bappenas melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah melaksanakan kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD). Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai (Permen. negara/daerah dan pembangunan nasional, dan kepala lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara. Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah 80% Surabaya 12. 12. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis. dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % 490. Evaluasi pembangunan diperlukan untuk mengetahui kemajuan, pencapaian hasil dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat dijadikan untuk perbaikan rencana. Pelaksanaan Kajian Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus ini tujuannya adalah untuk menilai kualitas hasil-hasil yang telah dicapai dalam penerapan proses perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan program di lapangan untuk Download Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); f. Tabel 3: Rata-rata EBT, Total Aset dan ROA periode Januari sd Desember 2019 . 970. Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. pdf. Renstra SKPD; d. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1. 000 Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Draft Awal Revisi Draft Awal Laporan Antara Dokumen Final Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan Tingkat konsistensi. Agenda tersebut juga dirangkai dengan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005–2025. Jamzani Sodik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahJakarta – Sebagai salah satu bentuk evaluasi kreatif pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) setiap tahunnya melaksanakan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pemantauan dan supervisi terhadap tahapan perencanaan, perumusan, dan penyajian kebijakan pembangunan.